JAKARTA - Pemerintah mengakui, salah satu alasan masuk ke dalam PT 
Newmont Nusa Tenggara (NNT) adalah untuk mempelajari ekspor ilegal yang dilakukan perusahaan ekstratif.
Menteri Keuangan Agus Martowardojo menilai, dengan diambilnya 7 persen divestasi saham NNT, hal itu dapat menghindari terjadinya ekspor ilegal pada komoditas pertambangan.
"Dengan demikian, pengawasan di kawasan tersebut dapat diperketat guna menghindari hal-hal yang tidak di inginkan. Jangan sampai ada ekspor ilegal," ujarnya, Kamis (21/4/2011).
Dia juga mengemukakan, saat ini pemerintah mensinyalir adanya indikasi ekspor ilegal. Dalam catatannya, di salah satu industri pertambangan, dalam satu tahun Indonesia hanya bisa ekspor 5 juta ton pada sebuah kawasan. "Ternyata di luar, impor dari Indonesia mineral itu 20 juta ton per tahun. Kan sayang sekali itu, kalau yang tercatat ekspor 5 juta ton tetapi jumlah yang diimpor dari Indonesia sampai 20 juta ton, artinya jadi ekspor ilegal dong," tambahnya.
Hal itu menjadi salah satu potential loss bagi Indonesia, terutama dalam hal penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) dan royalti ekspor yang diberikan eksportir. "Dengan ikut terlibat di dalamnya, kita bisa mengawasi secara langsung," tuturnya.
Newmont Nusa Tenggara (NNT) adalah untuk mempelajari ekspor ilegal yang dilakukan perusahaan ekstratif.Menteri Keuangan Agus Martowardojo menilai, dengan diambilnya 7 persen divestasi saham NNT, hal itu dapat menghindari terjadinya ekspor ilegal pada komoditas pertambangan.
"Dengan demikian, pengawasan di kawasan tersebut dapat diperketat guna menghindari hal-hal yang tidak di inginkan. Jangan sampai ada ekspor ilegal," ujarnya, Kamis (21/4/2011).
Dia juga mengemukakan, saat ini pemerintah mensinyalir adanya indikasi ekspor ilegal. Dalam catatannya, di salah satu industri pertambangan, dalam satu tahun Indonesia hanya bisa ekspor 5 juta ton pada sebuah kawasan. "Ternyata di luar, impor dari Indonesia mineral itu 20 juta ton per tahun. Kan sayang sekali itu, kalau yang tercatat ekspor 5 juta ton tetapi jumlah yang diimpor dari Indonesia sampai 20 juta ton, artinya jadi ekspor ilegal dong," tambahnya.
Hal itu menjadi salah satu potential loss bagi Indonesia, terutama dalam hal penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) dan royalti ekspor yang diberikan eksportir. "Dengan ikut terlibat di dalamnya, kita bisa mengawasi secara langsung," tuturnya.
sumber : Kompas
Tidak ada komentar:
Posting Komentar