sekolah bertaraf internasional (RSBI/SBI) seharusnya tidak setengah hati. Evaluasi khusus terhadap RSBI/SBI sebaiknya bukan untuk mempertahankan, tetapi mengembalikan ke posisi semula, yaitu ke sistem pendidikan nasional.Demikian diungkapkan beberapa pengamat pendidikan menanggapi dihentikannya pemberian izin baru pendirian (RSBI) mulai 2011 ini. Seperti diberitakan, Kamis (11/3/2011), pemerintah saat ini tengah mengevaluasi 1.329 SD, SMP, dan SMA/SMK berstatus RSBI yang izinnya diberikan pada kurun 2006-2010.
"Kalau mau evaluasi, ya, jangan tanggung-tanggung. Prinsipnya, RSBI/SBI itu jelas-jelas sudah menyimpang dari UU Sisdiknas. Dari sini kita melihat, pemerintah kita ternyata lebih menganggap kurikulum luar itu lebih baik dari kurikulum nasional," ujar pengamat pendidikan di Education Forum, Suparman, Kamis (11/3/2011).
Suparman mengatakan, anggapan itu akan terbuka dengan melihat lagi Permendiknas No.78 tahun 2009. Permendiknas tersebut menyiratkan kurikulum nasional tidak lebih baik dari kurikulum luar yang dalam hal ini diadopsi sebagai kurikulum SBI/SBI.
"Evaluasinya adalah kembali ke sistem pendidikan nasional dengan mementingkan keunggulan lokal dan nasional. RSBI distop, titik!" kata Suparman.
Romo E Baskoro dari Tim Advokasi Keadilan Pelayanan Pendidikan Dasar untuk Anak Bangsa menyatakan pendapat senada. Ia mengatakan, persoalan RSBI/SBI justeru semakin memantapkan pandangan masyarakat bahwa kebijakan pemerintah sampai saat ini tidak pernah disertai landasan berpikir yang kokoh.
"Pemerintah kita dalam banyak hal memang tidak dipikirkan dengan benar. RSBI/SBI ini kan alasannya biar kita kelihatan bersaing dengan di dunia internasional," tegas Direktur SMA Kanisius ini.
Ia mengungkapkan, alasan persaingan tersebut mestinya tidak ada lagi. Seharusnya pemerintah berpikir, lanjut dia, bahwa saat ini sudah tidak perlu bersaing, melainkan tapi justeru bermitra dengan sekolah lain di luar negeri.
"Bersaing itu dengan menunjukkan performance yang berkualitas ke negara lain. Tunjukkan pribadi anak-anak kita berkualitas, kualitas internasional, bukan cuma soal bahasa Inggris," papar Baskoro.
Namun, hal paling pokok perlu diperhatikan pemerintah adalah tatanan peraturan dan landasan berpikir untuk menjalankan program RSBI/SBI yang memang belum kokoh. Sampai saat ini, ujar Baskoro, permasalahan RSBI/SBI masih memperdebat soal penggunaan bahasa Inggris dan hal-hal teknis.
"Sementara landasan berpikirnya tidak ada. Kalau memang tidak siap, ya, RSBI/SBI tak usah diluncurkan. Selalu dikatakan demi menjawab UU Sisdiknas, nyatanya, semua hanya coba-coba," ucap Baskoro.
sumber : KOMPAS
Tidak ada komentar:
Posting Komentar